Lewat PTSP, Mengurus Izin Usaha Semakin Cepat dan Mudah

mengurus izin usaha

Mengurus Izin Usaha menjadi lebih mudah lewat PTSP

Banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan minat investasi usaha bagi para investor lokal maupun luar negeri agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Mulai dari jaminan keamanan dalam berinvestasi, jaminan iklim usaha yang sehat, jaminan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang murah. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang investasi, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan hingga adanya jaminan kemudahan dalam berinvestasi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia juga menjadi prioritas kebijakan pemerintah saat ini.

Mengurus Izin Usaha lewat PTSP

Baru-baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengeluarkan program kebijakan tentang izin usaha pada sektor migas. Dimana, dengan adanya program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini, waktu dan biaya lebih efisien.

Hal ini tentunya akan menjadi kabar bagus buat para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga, isu-isu negatif yang berkembang selama ini tentang ribetnya mengurus izin usaha di Indonesia telah terbantahkan. Selain itu, dengan adanya program ini juga akan menjadi nilai positif bagi pemerintah dalam keseriusannya menjamin kemudahan dalam berinvestasi.

Sebelumnya, pada tahun 2012 para investor harus mengurus sebanyak 104 perizinan. Sekarang, lewat PTSP,mereka cukup menyelesaikan dengan 20 perizinan usaha saja. Dengan adanya program PTSP ini menjadikan urusan perizinan usaha menjadi lebih cepat dan mudah.

Program yang telah dijalankan ini ternyata juga didukung oleh Komite Eksplorasi Nasional. Menurut mereka, langkah yang diambil pemerintah saat ini sangat tepat. Karena dengan program tersebut, waktu yang dihabiskan untuk mengurus izin usaha akan lebih cepat dan dapat mengurangi penggunaan biaya yang besar.

Hal senada juga disampaikan Kepala BKPM, Thomas Lembong. Beliau menghimbau untuk segera beraksi dalam menyederhanakan persyaratan dan memperbaiki pelayanan. Khususnya di daerah-daerah sangat berperan dalam mendukung peningkatan investasi di Indonesia. Dengan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pungutan Liar Perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah

Dengan adanya program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengurus izin usaha diharapkan minat berinvestasi di Indonesia akan semakin meningkat. Namun, jika program tersebut tidak dikontrol dengan baik tentu program tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik. Terlebih dengan adanya pungutan liar (pungli) yang sering dilakukan para calo baik dari instansi mereka itu sendiri maupun yang berasal dari luar instansi mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, justru akan berdampak buruk terhadap program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan.

Isu pungutan liar (pungli) di instansi pemerintahan ini ternyata bukan sebatas isu tak jelas yang tak ada bukti kebenarannya. Justru, beberapa waktu lalu pihak Polri telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di salah satu instansi pemerintahan atas kasus pungutan liar ini. Mengetahui kejadian itu, Presiden Jokowi pun langsung bereaksi keras dan mengecam tindakan tak terpuji tersebut. Beliau menginstruksikan kepada setiap aparatur negara yang terlibat untuk diberi sanksi dan hukuman yang berat hingga pada pemecatan.

Mudah-mudahan dengan adanya instruksi dari Presiden tersebut akan menambah semangat dan jaminan keseriusan bagi pihak terkait. Terutama dalam memberikan layanan perizinan usaha bagi masyarakat maupun bagi investor. Program ini dijalankan oleh Kementerian ESDM dan BKPM. Oleh karena itu, kenyamanan saat mengurus izin usaha lewat program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini sangat diharapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *